 PRESIDEN SBY |
"Responnya klasik. Waktu di Malaysia ada TKI bermasalah pemerintah bikin Satgas dan itu masih ada posko dan budgetnya di Menko Kesra. Lalu ada soal perdagangan manusia pemerintah bikin Satgas anti perdagangan manusia, masih ada di kementerian pemberdayaan perempuan. Padahal yang kita tunggu political action yang kongkrit," kata analis kebijakan publik Migrant Care, Wahyu Susilo, saat menjadi pembicara diskusi "Nasib Ruyati dan Harga Diri Negeri" di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (25/6).
Menurutnya, Presiden SBY kalah cepat dengan masyarakat Indonesia dalam menyikapi persoalan Ruyati binti Satubi.
"Ketika presiden prihatin, semua juga prihatin. Dan kalau dia protes keras Arab Saudi, dia kalah cepat dengan anak-anak SD di Situbondo," lanjutnya.
Wahyu mengatakan, seharusnya Presiden mengeluarkan protes keras dengan diikuti tindakan nyata pada negara yang sering melecehkan TKI terutama perempuan itu.
"Seharusnya SBY protes keras dan dalam 1x24 jam dia minta Dubes Arab Saudi harus tinggalkan Indonesia," tegasnya.
Dalam tata krama diplomatik, tindakan itu diperkenankan. Apalagi, saat ini terbukti bahwa Arab Saudi memang tak punya niat baik dalam kasus-kasus TKI.
"Sekarang kita tahu dia punya polemik dengan Menlu, tapi soal siapa yang bohong terkait permintaan maaf itu tetap saja itu menunjukkan keangkuhan Saudi Arabia. Sejak awal, tidak memberitahu pemerintah tentang pemancungan Ruyati saja dianggap sebagai kebenaran itu tak bisa kita tolerir," terangnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar